Pendidikan AntiKorupsi Mulai Berlaku Di Kota Bogor

Home / Pendidikan / Pendidikan AntiKorupsi Mulai Berlaku Di Kota Bogor

Pendidikan AntiKorupsi Mulai Berlaku Di Kota Bogor

Pendidikan AntiKorupsi Mulai Berlaku Di Kota Bogor

Pendidikan AntiKorupsi Mulai Berlaku Di Kota Bogor

Pendidikan AntiKorupsi Mulai Berlaku Di Kota Bogor

Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor

mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Wali (Perwali) Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Bogor.

Penandatanganan perwali yang berlangsung di SMP 7 Negri Kota Bogor kemarin siang itu disambut hangat ratusan peserta didik hingga civitas sekolah yang berlokasi di Jalan Paledang Nomor 25, Paledang, Bogor Tengah.

Wali Kota Bogor, Bima Arya, menilai, korupsi merupakan persoalan rumit lantaran

menyangkut nilai. Hak tersebut tentu perlu langkah antisipasi dini agar generasi muda bisa memahami betapa bahayanya dampak korupsi terhadap pembangunan. ”Langkah antisipasi korupsi harus diberikan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Apalagi dalam lembaga pendidikan,” bebernya kepada awak media.

Menurut dia, aturan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi sudah termaktub dalam undang-undang. Hadirnya perwali ini diharapkan dapat menjadi iklim dan mengakar di setiap benak peserta didik, sekaligus menjadi menopang kokoh aturan yang sudah ada dalam undang-undang. ”Kita ingin anak-anak di Bogor khususnya generasi muda bisa membentengi korupsi, karena salah satu penghambat pembangunan adalah korupsi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fahrudin, mengatakan, secara formal

kebijakan tersebut bakal berlangsung serentak pada pergantian semester Juli 2019. Sambil menunggu, pihaknya saat ini tengah merancang silabus untuk menopang terealisasinya kebijakan tersebut. “Karena proses pembelajaran sedang berlangsung, kemungkinan ini bisa terlaksana saat memasuki semester baru. Sambil menunggu waktu, kami saat ini sedang merancang silabusnya,” bebernya. Secara teknis, pendidikan antikorupsi nantinya bakal tertuang dalam mata pelajaran PPKN dan Agama.

Kendati terjadi penambahan muatan, hal itu dipastikan tidak akan mengubah kurikulum maupun proses pembelajaran yang ada. “Secara teori, pendidikan korupsi akan kita masukan dalam mata pelajaran PPKN dan Agama, namun untuk sisipan muatan kita berlakukan di semua mata pelajaran,” bebernya. Sekadar diketahui, secara umum kebijakan tersebut diberlakukan pada hampir semua satuan pendidikan di Kota Bogor. Di antaranya PAUD, TK, SD, MI, SMP hingga pada satuan MTS.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/SXK9P25