Mengenal Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi

Home / Pendidikan / Mengenal Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi

Mengenal Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi

Mengenal Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi

Mengenal Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi

Mengenal Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi

1)      Pola – Pola Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi

Respons militer terhadap gerakan prodemokrasi cenderung bersifat monopolitik yaitu dalam bentuk refrensif. Bentuk reprensif yang bersifat langsung hingga subtle atau dari metode reprensif sehingga metode persuasi fisik, bentuk reprensif langsung mencakup intimidasi, penganiayaan, penculikan bahkan pembunuhan. Sedangkan bentuk sublet mencakup konfromasi, intervensi, pendeskriditas, pelarangan melakukan aktifitas, pencekalan dan pencegalan.

Respons intimidasi tidak hanya di lakukan pada gerakan prodemokrasi dari unsur partai politik nonpemerintahan seperti larangan mendukung atau memilih Mega sebagai ketua PDI tetapi juga dilakukan terhadap aktivis mahasiswa yang melakukan demo. Intimidasi merambah pada gerakan prodemokrasi dari unsure intelektual. Hal ini menunjukan pihak militer memandang perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang tabu karena mencerminkan konflik dan konflik dipandang sesuatu yang agresif dan desdruktif. Penganiayaan terhadap gerakan prodemokrasi aktivis mahasiswa, buruh dan tani dalam memperjuangkan hak-haknya, keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia untuk ketika melakukan demo. Penganiayaan yang dilakukan berupa penembakan dengan peluruh karet, pentungan dan pemukulan.

Reprensi fisik yang paling melumpuhkan adalah pembunuhan. Hal tersebut dilakukan terhadap aktivis mahasiswa ,buru dan petani. Hilangnya nyawa merupakan akibat dari penembakan peluruh tajam dan penganiayaan pihak militer terhadap para aktivis demokrasi. Kasus Trisakti, Marsinah, dan Nipan merupakan contoh tentang pola reprensi dengan penghilangan nyawa.

Reprensi dalam bentuk subtle yang pertama adalah konfrontatif. Respons tersebut ditujukan terhadap partai politik nonpemerintahan, aktivis mahasiswa dan intelektual. Militer bersikap lain ketika partai nonpemerintahan menghendaki militer bersikap netral terhadap kekuatan politik. Alasan yang dilontarkan bervariasi, misalnya, anggotan ABRI adalah kader Golkar, ABRI memang menghendaki single majority, dan KBA-lah yang digiring ke Golkar bukan ABRI aktif atau sebagai institusi.

Intervensi tidak sekedar terlihat pada seleksi utusan DPC/DPD ke kongres, tetapi juga terlibatnya aparat dirsospol pada kongres ,bahkan disusunnya kriteria pecalonan ketua partai oleh pihak militer. Intervensi yang berlebihan tersebut dilakukan agar ketua partai nonpemerintahan yang terpilih bersedia dikooptasi dan bekerjasama dengan pihak militer. Hal tersebut juga dimaksudkan unuk mengembangkan konflik internal partai sehingga solidaritas partai menjadi lemah dan berkembangnya partai nonpemerintahan yang bersifat oposan dapat dicegah, sehingga rekayasa pengembangan partai hegemonik yang sekaligus sebagai kepanjangan kepentingan politik militer dapat berjalan secara efektif.

Respon yang  ketiga adalah pendiskreditan, dilakukan oleh militer yang bersifat halus hingga keras. Pendiskreditan halus misalnya dengan menyebutkan partai politik nonpemerintah yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah yang melakuakan trobosan mengajukan calon presiden dan wakil presiden untuk mengubah budaya calon tunggal yang sangat tidak demokratis sebagai IDS (individu di luar sistem) sedangkan pendiskreditan keras misalnya dengan melontarkan tuduhan sebagai pemicu kerusuhan, makar,OBT/ berbau kekiri-kirian dan PKI. Pendiskreditan yang tidak rasional realistic ini merupakan upaya membuat opini publik agar masyarakat tidak simpatik terhadap gerakan prodemokrasi dan menghilangkan keberanian aktivis prodemokrasi untuk melakukan aktivitasnya.

Respon keempat adalah lapangan untuk melakukan aktivitas, larangan tersebut ditunjukan pada organisai-organisasi yang berpotensi memiliki pengaruh yang luas karena mamiliki basis sosial atau dukungan besar dan bagiseseorang yang berpandangan  memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pendapat umum

Pola-pola respons represif terdapat pada gerakan-gerakan prodemokrasi di atas secara subtansial cenderung sama antara militer yang masih aktif dengan kalangan purnawirawan yang tidak termasuk pembangkang elite maupun antar fraksi ABRI “hijau’ dengan fraksi ABRI “merah putih”. Dalam respons konfortatif antara kedua fraksi ini ada kesan beda namun sesungguhnya sebatas pada metode pada subtansi. Hal ini dapat dilihat dalam respons konfrontatif terhadap tuntutan agar agar militer bersikap netral dan tidak berpihak kepada kekuatan politik tertentu. Militer yang aktif dalam fraksi ‘hijau’ cenderung merespons dengan keras bahkan vulgar dengan menyatakan ABRI adalah kader Golkar dan sekarang masih diperlukan single majority. Sedang fraksi ‘merah putih’ cenderung merespons secara lebih hati-hati sehingga tampak tidak tegas.

Pola-pola respons militer yang bersifat negatif (represif)pada kurun waktu 1990 – 1998 cenderung meningkat ketika mengahapi agenda politikyang sangat penting terutama pemilu 1997 yang dinilai sangat strategis untuk suksesi kepemimpinan nasional. Begitu juga ketika menghadapi krisis dan tuntutan reformasi pada pemilu 1998. Respon militer akan selalu bersikap reprensif ketika berkaitan dengan kepentingan politik militer dalam konstalasi politik nasional.

2)      Dimensi Kepentingan Politik dan Ekonomi Militer dalam Merespons Gerakan Prodemokrasi

Keterlibatan militer dalam politik pada tahun 90-an semakin intens, bahkan berusaha keras untuk menjadi penentuan dan tetap dominan dalam suksesi pada 1998. Keinginan untuk selalu terlibat dalam politik sangat kuat sepeti terlihat dalam respons konfrontatif terhadap pemikiran dari gerakan prodemokrasi yang mempertanyakan dwifungsi ABRI yang membawa akses. Dwifungsi merupakan sesuatu yang bersifat built in, sehingga yang diubah hanya implementasinya bukan substansialnya.

Peran militer yang kuat dalam politik berimbas dalam bidang ekonomi. Peran militer yang besar dalam stabilitas politik dan keamanan memberikan ketenangan dan ketentraman berusaha bagi konglomerat. Ini memberikan suatu petunjuk bahwa militer merupakan aktor (birokrat) yang berperan dalam menentukan politik yang berimbas pada peran bisnisnya berarti unsur pertama dari prespektif ekonomi-politik politisme atau PSP terpenuhi.

Bisnis yang dikembangkan militer pada tahun 1990-an sarat denagn iklim kolusi. Cara bisnis yang lebih mengandalkan kekuasaan tampak disadari dan di pahami betul oleh perwira militer, mereka memilih profesi militer dan mengembangkan karir militer cenderung bermotif ekonomi, sehingga di kalangan perwira militer lebih berupaya untuk menduduki jabatan srategis yang mudah mendatangkan keuntungan ekonomi sebagaimana tercemin pada pelaksanaan kekaryaan.

Fakta di atas menunjukan bahwa militer mengandalkan modal kekuasaan dalam pelaksanaan bisnis. Dalam prespektif ekonomi-politik di kenal “R-S” atau “akumulasi kekuasaan sebagai modal utama bisnis”. Hal ini berarti mekanisme pelaksanaan bisnis oleh militer di lakukan dengan mekanisme kekuasaan/politik. Mekanisme ini tampak dilakukan militer ketika menghadapi berbagai pemikiran, sikap maupun tuntutan gerakan prodemokrasi untuk memecahkan berbagai problema politik ekonomi.

Tuntutan perubahan politik-ekonomi yang dianjurkan gerakan prodemokrasi tahun 1990-an, juga direspons militer secara reprensif. Tuntutan perubahan politik mencakup perubahan kearah multi partai, demokrasi parlementer, pengawasan terhadap kekuasaan, perubahan lima paket undang-undang politik, peninjauan kembali dwifungsi ABRI karena kebanyakan melahirkan ekses bagi demokratisasi, penghapusan floating mass sampai pada penggantian kepemimpinan nasional. Sedangkan tuntutan perubahan ekonomi mencangkup kenaikan upah buruh, turunkan harga, penghapusan kesenjangan sosial-ekonomi, penghapusan praktek monopoli, oligopoly, kartel dan mengurangi keterlibatan militer dalam bisnis karena membawa ekses diataranya kolusi dan erzatz capitalisme.

Respons reprensi militer terhadap tuntutan perubahan politik-ekonomi oleh gerakan prodemokrasi tersebut menunjukkan ideologi militer yang statisme / konservatif. Hal itu bisa ditunjukan pada pernyataan – pernyataan mereka sebagai berikut :

  1. a)Tuntutan terhadap penggantian kepemimpinan nasional bersifat radikal dan inskonstitusional
  2. b)Ekses dwifungsi ABRI juga bisa terjadi dimana – mana
  3. c)Krisis 1997 terjadi gara – gara operasi intelijen ekonomi asing, pelaksanaan modal dan kultur kurang percaya pada rencana dan prinsip dasar ekonomi
  4. d)Pembaharuan ekonomi lebih dahulu baru politik

Secara umum ideologi statisme tercemin pada pandangan militer bahwa reformasi harus dilakukan secara gradual dengan alasan hal-hal yang perlu dipertahankan, adanya kesinambungan dan perubahan. Kecenderungan berkembangnya idiologi statisme di kalangan militer tampak ketika petinggi militer yang terlibat aktif dan berhasil dalam melakukan represi terhadap gerakan prodemokrasi dinilai berprestasi dan perlu di berikan reward.

Militer memang melakukan reformasi internal namun hanya dalam konsep karena militer tidak penah berniat lepaskan peran social-politiknya. Respons militer yang bersifat negatif (represif) terhadap tuntutan perubahan politik-ekonomi oleh gerakan prodemokrasi di atas menunjukan aspek ketiga dari perspektif ekonomi-politik politisisme atau PSP terpenuhi.


(Sumber: https://www.ilmubahasainggris.com/)